Ketua DPR Marzuki Alie resmi melantik anggota PAW Irmadi Lubis menggantikan Panda Nababan dari Fraksi PDIP. "Saya kira akan menghidupkan kembali dan mengajak anggota DPR Komite kerja DPR-RI asal sumut khususnya membahas persoalan Inalum, agar SDA yang potensial ini dapat dinikmati oleh masyarakat Sumut," ujar Pria Kelahiran Pematang Siantar ini seusai pelantikannya, di Gedung Operation Room, Senin, (10/9).

Menurutnya, dirinya juga akan mengajak rekan-rekan DPR agar proaktif dan mengajak seluruh tokoh sumut baik di pemerintahan maupun diluar pemerintahan untuk berembuk mengenai persoalan Inalum. "Pasalnya dulu digemborkan kepada rakyat bahwa listrik bakal ekspor dan mampu mensejahterakan rakyat tapi nyatanya sampai sekarang Sumut masih byarpet," ujar anggota DPR yang dikenal vokal ini.

Terkait moratorium Kunjungan luar negeri maupun dalam negeri, dirinya menolak apabila yang dilakukan moratorium tersebut merupakan pola dan cara kunjungannya. "Yang utama bahwa kunjungan kerja keluar negeri harus diuji publik, artinya Sebelum ada perencanaan harus mengundang para ahli apakah kunjungan ini bermanfaat atau tidak," ujarnya.

Dia mencontohkan saat dirinya menjadi anggota DPR periode lalu, saat itu tengah membahas mengenai kunjungan kerja RUU Resi Gudang keluar negeri, kita melakukan riset pasalnya tidak semua tahu mengenai sistem gudang itu, dan negara mana saja yang telah memilikinya. "Karena itu kita memerlukan kunjungan ke luar negeri, selain itu saat membahas Cukai, ternyata Indonesia hanya memiliki 3 obyek cukai sementara negara lain kurang lebih 20 cukai," paparnya.

Dia menambahkan, langkah moratorium itu tidak tepat yang utama yaitu melakukan peninjauan kembali pelaksanaan Kunker karena memang selama periode Dewan 1999 sampai sekarang Kunker itu tidak efektif semacam rutinitas semata. Misalnya saja, saat kunker Komisi, ternyata hasil serapan Kunker dibidang infrastruktur, pendidikan sehingga Komisi yang bukan bidangnya tidak bisa menjawab persoalan itu.

"Memang Seharusnya kunker gabungan antar Komisi. Bahkan kita tahu satu daerah bahkan dikunjungi oleh dua Komisi karena itu perlu ada kebijakan dari pimpinan, ini tanpa merubah kebijakan dari UU MD3nya," katanya.

Dia menambahkan, Kemungkinan dirinya akan ditugaskan Fraksi di Komisi VI DPR. "Persoalan yang strategis yang paling strategis mengenai BUMN pertama kembali lagi menyadarkan pemerintah segera memperbaiki sisi regulasinya, jelaskan jenis kelamin BUMN itu. karena itu Kita meminta BUMN menjelaskan bagaimana mengoptimalisasi manajemen BUMN agar bisa bersaing dengan swasta," paparnya.

Menurutnya, DPR bersama pemerintah harus memperjelas dari sisi aturan dan memetakan mana yang PSO atau perusahaan yang benar-benar profit oriented."Jangan satu regulasinya dan diikat jadi tidak bisa bergerak," katanya.(si)/foto:iwan armanias/parle.